PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat pembahasan konflik antar nelayan di wilayah provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi dan Kepri. Rapat yang digelar di ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau itu menghasilkan tiga kesepakatan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau, Herman, kepada CAKAPLAH.com mengatakan, pihaknya sengaja mengundang tiga provinsi tetangga itu untuk membahas persoalan konflik nelayan.
Karena ketiga provinsi tetangga tersebut memiliki potensi konflik dengan Riau. Misalnya Jambi dengan Indragiri Hilir, Kepri dengan Kepulauan Meranti dan Bengkalis, serta Sumatera Utara dengan Rokan Hilir.
"Pertemuan tadi bukan mencari kesalahan-kesalahan, tapi kita mencari solusi atas persoalan konflik nelayan di lapangan," kata Herman.
Dia mengatakan, memang semua daerah mengakui nelayannya ada masuk ke perairan Riau. Namun nelayan Riau juga ada masuk ke provinsi lain, seperti nelayan Inhil masuk ke Jambi.
"Maka tadi kita sepakati akan melakukan sosialisasi kepada nelayan di semua pihak, baik Riau, Kepri, Sumut dan Jambi. Karena selama ini masih banyak nelayan yang kurang memahami aturan," katanya.
Kesepakatan lain, lanjut Herman, akan dilakukan pertemuan lebih lanjut berkerjasama dengan semua Polda dan TNI AL tetangga untuk menyelesaikan persoalan konflik nelayan.
"Terakhir, semua provinsi sepakat tetap memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan tentang hukum dan meminta nelayan tidak main hukum sendiri," cakapnya.
Untuk diketahui, baru-baru ini nelayan Sumut masuk di perairan Riau tepatnya di Penipahan, Rokan Hilir menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang pemerintah. Kejadian itu menyebabkan satu nelayan Sumut meninggal dunia akibat petugas Polair salah tembak.
Sumber:cakaplah.com.
