PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memperjelas status hukum Bupati Bengkalis Amril Mukminin pasca penggeledahan dan penyitaan uang sejumlah Rp1,9 milyar di rumah dinasnya beberapa waktu lalu.
LSM Gerhana Tunas Bangsa (GTB) menilai, sejauh ini nama baik KPK dalam bekerja sudah teruji. Namun, agar opini tidak berkembang negatif dan merugikan Amril selaku Kepala Daerah, KPK dirasa perlu memperjelas perkembangan kasus itu.
"KPK harus segera memperjelas status Amril dan mengungkap uang Rp1,9 milyar itu. Ini demi nama baik Amril dan KPK sendiri. Disini diuji profesionalitas penyidik KPK," ungkap Ketua LSM Gerhana, Riko Rivano kepada wartawan, Senin (03/09/18).
Lebih lanjut, Riko meminta KPK segera mengembalikan uang Rp1,9 milyar yang disita itu, jika memang tidak ada kaitannya dengan kasus tindak pidana. Sebaliknya, jika memang terkait korupsi, KPK diminta segera perjelas status Amril.
"Ya, segera lah dikembalikan. Kalau memang ada unsur tindak korupsi ya, jelaskan juga status Amril ini, masih sebagai saksi atau apa? Info-info yang beredar kan kian tajam," tegasnya.
Dalam beberapa kasus, KPK selalu memperjelas perkembangan perkara pasca adanya penyitaan uang.Komisioner KPK belum mau berkomentar lebih lanjut soal kasus ini.
Seperti diketahui, pada 01 Juni 2018lalu, penyidik KPK sejak pagi hingga malam menggeledahRumah Dinas Bupati Bengkalis Jalan Antara Kecamatan Kabupaten Bengkalis.Selain berkas dokumen, dari penggeledahan di kediaman Amril Mukminin ini, KPK berhasil menemukan sejumlah uang.
"Siang hingga malam ini, tim KPK melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Beritariau.com, Jumat (01/06/18) malam.Dari lokasi tersebut, lanjut Febri, penyidik KPK menemukan dan menyita uang sekitar Rp1,9 milyar.
"Ditemukan uang sekitar Rp1,9 Milyar yang akan didalami lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani," ucapnya.Ditanya, soal adanya kemungkinan pencekalan terhadap Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Febri belum bersedia berkomentar.
Menurutnya, saat ini, KPK masih sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 - 2015.
"Kegiatan penggeledahan ini, merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut," terangnya.Terkait uang itu, Amril sendiri mengklaim bahwa uang tersebut adalah miliknya yang bersumber dari usaha.
"Bukan dari perusahaan (Rp1,9 milyar, red). Uang usaha," kata Amril saat ditemui wartawan di Mako Brimob Riau, Pekanbaru, usai menjalani pemeriksaan KPK, Kamis (07/06/18).
Untuk diketahui, dalam kasus TPK ini, KPK telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Dumai Muhammad Nasir selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tahun 2013 - 2015 dan Direktur PT Mawatindo Road Construction (MRC), Hobby Siregar.
Dalam perkembangan penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, diantaranya : kantor PT MRC hingga Kantor DPRD Bengkalis.Kali ini, giliran Rumah Dinas Bupati Bengkalis yang disasar KPK.
Menariknya, yang diusut kasus Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, namun, KPK malah ikut memanggil sejumlah pegawai PT Citra Gading Asritama (CGA) untuk mengorek keterangan.
PT CGA ini, merupakan pelaksana proyek Multiyears Jalan Poros Duri - Pakning yang menelan anggaran sebesar Rp495 Milyar. Proyek ini, dimulai tahun 2017 dan Pemda Bengkalis perlahan-lahan sudah mencairkan dana kepada PT CGA.
Sumber:Beritariau.com.
