Ticker

6/recent/ticker-posts

Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Terhadap Calon Presiden Serta Partai Politik Jelang 2024


 

JAKARTA- Demokrasi elektoral telah diterapkan Indonesia sejak Reformasi 1998. Dalam demokrasi elektoral, pemerintah dibangun berdasarkan sistem yang memungkinkan semua warganya untuk memilih satu dari sejumlah kandidat melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil berdasarkan konstitusi.


Dalam sistem tersebut, warga berhak untuk mengetahui calon-calon yang akan

maju dalam pemilu serta rekam jejak mereka sebagai landasan untuk memilih.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi tentang calon-calon yang akan maju dan

sejauh mana dukungan warga dari waktu ke waktu kepada calon-calon tersebut

juga menjadi penting untuk diketahui.


Akan tetapi, calon bukan satu-satunya faktor yang menentukan pilihan warga. Dalam Pemilu 2024 mendatang, satu faktor yang diduga menjadi penentu adalah sinyal dukungan Presiden Joko Widodo kepada calon presiden yang akan berkompetisi. Dugaan tersebut berdasarkan bukti anekdotal tentang sinyal dukungan Presiden yang pernah tampak diberikan kepada Ganjar Pranowo dan

Prabowo Subianto.


Selain bukti anekdotal di media massa, Indikator Politik Indonesia dalam rilis survei

nasional Maret 2023 menunjukkan bahwa, arah dukungan Presiden pada salah

satu nama diikuti pula dengan peningkatan dukungan warga kepada nama

tersebut dalam survei.


Sebagian pihak menduga bahwa dukungan Presiden ditengarai menentukan

karena tingginya kepuasan warga kepada Presiden sehingga warga menjadikan

Presiden sebagai salah satu acuan dalam memilih. Apakah dugaan tersebut

dapat dikonfirmasi dengan data?


Untuk mengujinya, Indikator Politik Indonesia kembali mengadakan survei

nasional kepada pemilih di Indonesia. Pertanyaan utama dalam survei adalah

kepuasan pada kinerja Presiden Joko Widodo dan pilihan kepada nama-nama

bakal calon yang akan maju dalam Pilpres 2024. 


Survei juga menanyakan pilihan

pada partai politik, kepercayaan pada institusi demokrasi, dan evaluasi terhadap

berbagai kondisi di tanah air.


Hasil survei dapat menjadi rujukan bagi pengambil keputusan dan warga pada

umumnya tentang peta dukungan pada calon dan partai politik jelang 2024.


Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih

dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih,

atau sudah menikah ketika survei dilakukan.


Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam

survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh

Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. 


Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan

(margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang

telah dilatih.


Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20%

dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih

(spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.


VALIDASI SAMPEL

Survei Nasional: 11 - 17 April 2023

7

SAMPEL

POPULASI

Laki-laki

48.9

50.0 

Perempuan

51.1

50.0

Pedesaan

49.7

50.2

Perkotaan

50.3

49.8

<= 20 tahun

9.6

10.3

21-25 tahun

12.3

12.5

26-30 tahun

12.6

13.5

31-35 tahun

11.9

12.0

36-40 tahun

11.7

11.6

41-45 tahun

9.9

9.8

46-50 tahun

8.6

8.6

51-55 tahun

6.9

6.6

56-60 tahun

5.4

5.1

> 60 tahun

11.2

10.1

GENDER

DESA/KOTA

USIA

SAMPEL

POPULASI

<= SD

37.2

37.0

SLTP

18.0

18.0

SLTA

30.9

31.2

Kuliah

13.9

13.7

Islam

87.5

87.2

Protestan/Katolik

10.2

9.9

Lainnya

2.4

3.0

Jawa

40.5

40.2

Sunda

15.9

15.5

Batak

3.7

3.6

Madura

3.3

3.0

Betawi

2.9

2.9

Minang

2.8

2.7

Bugis

2.5

2.7

Melayu

2.4

2.3

Lainnya

26.1

27.1


VALIDASI SAMPEL

Survei Nasional: 11 - 17 April 2023

8

SAMPEL

POPULASI

ACEH

1.8

1.8

SUMATERA UTARA

5.1

5.1

SUMATERA BARAT

1.9

1.9

RIAU

2.0

2.0

JAMBI

1.3

1.3

SUMATERA SELATAN

3.1

3.1

BENGKULU

0.7

0.7

LAMPUNG

3.2

3.2

BANGKA BELITUNG

0.5

0.5

KEPULAUAN RIAU

0.6

0.6

DKI JAKARTA

4.1

4.1

JAWA BARAT

17.4

17.4

JAWA TENGAH

14.6

14.6

DI YOGYAKARTA

1.4

1.4

JAWA TIMUR

16.2

16.2

BANTEN

4.3

4.3

BALI

1.6

1.6

PROVINSI

SAMPEL

POPULASI

NUSA TENGGARA BARAT

1.9

1.9

NUSA TENGGARA TIMUR

1.8

1.8

KALIMANTAN BARAT

1.9

1.9

KALIMANTAN TENGAH

0.9

0.9

KALIMANTAN SELATAN

1.5

1.5

KALIMANTAN TIMUR

1.3

1.3

KALIMANTAN UTARA

0.2

0.2

SULAWESI UTARA

1.0

1.0

SULAWESI TENGAH

1.0

1.0

SULAWESI SELATAN

3.2

3.2

SULAWESI TENGGARA

0.9

0.9

GORONTALO

0.4

0.4

SULAWESI BARAT

0.5

0.5

MALUKU

0.7

0.7

MALUKU UTARA

0.4

0.4

PAPUA BARAT

0.4

0.4

PAPUA

1.9

1.9


Kepuasan atas kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan cukup besar dalam beberapa bulan terakhir, dan saat ini tampak tingkat kepuasan atas kinerja presiden merupakan yang tertinggi.


Peningkatan kepuasan atas kinerja Presiden tampak konsisten dengan evaluasi terhadap kondisi umum yang menunjukkan pergerakan yang semakin positif, terutama kondisi ekonomi yang saat ini lebih banyak yang menilai positif ketimbang negatif.


Secara umum, kepuasan atas kinerja presiden lebih berasosiasi positif dengan tingkat dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Tapi dalam dua bulan terakhir, dinamika terhadap kepuasan presiden lebih berasosiasi dengan dukungan terhadap Prabowo Subianto.


Prabowo Subianto konsisten mengalami peningkatan dukungan dalam

dua bulan terakhir, sementara terhadap Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan cenderung menurun.


Prabowo saat ini hampir dua kali lebih kuat pada basis Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, dan mengambil alih dominasi Anies pada basis Prabowo-Sandi.


Sementara terhadap dukungan partai, tampak kepuasan atas kinerja Presiden cenderung menekan dukungan partai-partai oposisi, Demokrat dan PKS. 


Tapi tidak lantas berdampak positif terhadap partai-partai pendukung pemerintah, bahkan meski termasuk sebagai partai pendukung pemerintah, tingkat kepuasan atas kinerja presiden memiliki asosiasi yang negatif dengan dukungan PKB dan PPP.


Jakarta, 01 Mei 2023

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM.