PEKANBARU- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap supaya para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lebih meningkatkan kinerja operasional pabriknya. Negara kita sangat membutuhkan kinerja PKS untuk menghasilkan CPO baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk tujuan eksport. Dari catatan kami, 70 persen. produksi CPO kita adalah di eksport, 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri, namun dengan kondisi Wabah Vicod-19 ini.
"Saya melihat kebutuhan dalam negeri pasti semakin meningkat, karena CPO ini adalah bahan baku hampir semua sabun dan material disinfectan lainnya, belum lagi untuk kebutuhan obat-obatan tertentu yang menggunakan CPO sebagai bahan baku dasar. Oleh karena itu tiga provinsi penghasil CPO terbesar di Indonesia yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat menjadi perhatian serius dari pemerintah," Jelas Gulat Manurung.
Lanjutnya," Sawit Riau ini sangat unik, dari 3,38 juta Ha perkebunan sawit, 56% Perkebunan Kelapa Sawit ini dikelola oleh Petani, baik itu dalam bentuk Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi maupun perorangan, jadi wajar saja dari hasil penelitian dan data Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau mengatakan bahwa Perekonomian Riau 39,31 persen ditopang oleh ekonomi Perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya, sehingga memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah Riau untuk mengantisipasi dampak dan mitigasi Covid-19 ini," Papar Gulat.
"Dari sektor industri, sebanyak 167 dari 219 perusahaan di industri makanan di Riau yang menggunakan produk kelapa sawit dengan serapan tenaga kerja mencapai 70,60 persen dari total tenaga kerja industri besar dan sedang," Imbuhnya.
Kemudian dari kinerja ekspor tahun 2018, 61,47% ekspor Riau adalah minyak dan lemak nabati, dimana 91,20% nya adalah minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang diekspor ke Tiongkok, India, negara-negara ASEAN dan MEE," ujar Ketua Umum DPP APKASINDO yang membawahi 22 Provinsi, Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO.
Gulat saat ditemui di kantor Perwakilan DPP APKASINDO, di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru (14/04), meminta Pemprov Riau supaya sangat ekstra hati-hati mensiasati mitagasi Covid-19 ini khususnya di sektor Industri dan perkebunan Kelapa Sawit.
Terkait Pekanbaru sudah masuk dalam Kategori PSBB, Gulat menjelaskan tidak ada hubungan signifikan antara PSBB nya Pekanbaru dengan Kinerja PKS, apalagi PSBB Pekanbaru hanya diberlakukan pada jam malam saja. Kami APKASINDO, mendukung penuh segala upaya dan mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru dalam memerangi Vicod-19 ini.
"Selain untuk tujuan eksport, CPO sebagai produksi dari PKS sangat dibutuhkan sebagai bahan baku untuk membuat sabun debagai disinfecatan, obat-obatan, dan minyak goreng, produk ini sangat dibutuhkan dalam jumlah besar oleh masyarakat terkhusus dalam situasi pendemi Corona ini, belum lagi produk turunan lainnya, ujar Gulat yang sehari-harinya sebagai Ketua Umum berkantor Pusat di Kementerian Pertanian, Jakarta.
"Secara Nasional, Ada sekitar 18 juta manusia yang menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Belum lagi Ring 2, 3 dan 4 yang bersentuhan dengan aktivitas kelapa sawit ini," kata Gulat.
Lanjut Gulat," Dan dari 16,4 juta hektar luas, 42 persen adalah dikelola oleh petani. "Bisalah kita bayangkan berapa TBS petani yang akan busuk jika produksi rerata perhektar mereka dalam sebulan antara 800 kilogram hingga 1.100 kilogram," Gulat merinci. Memang harga CPO saat ini trendnya mengarah bagus, sekalipun negara Importir CPO pada lockdown," Ungkapnya.
Namun kita sangat diuntungkan dengan menyusulnya Malaysia melakukan Lockdown juga, ya Malaysia sebagai negara kedua terbesar penghasil CPO, jadi Dunia sangat tergantung dengan CPO Indonesia. Kita berharap trend ini bertahan sampai Covid-19 ini berlalu.
"Dengan tidak Lockdownnya Indonesia, kami sangat berharap, PKS PKS mengambil moment ini untuk meningkatkan eksport CPO, karena CPO yang dieksport akan menghasilkan Devisa buat negara yang saat ini sangat membutuhkan dana segar untuk menanggulangi wabah Vicod-19 ini.
Mendukung PKS tetap beropersi bukan berati APKASINDO mengabaikan SOP Penanganan Covid-19.
Editor: Toni Octora.
